 |
| Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, JAWA TIMUR-Proses seleksi terbuka (Selder) Sekretaris Daerah (Sekda) Probolinggo masih menjadi sorotan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi untuk menangguhkan tiga nama yang lolos tiga besar dalam proses selter tersebut.
Bahkan, kabar yang berhembus, KASN berpandanhan bahwa dalam proses tersebut, banyak masyarakat yang melapor bahwa pansel selter Sekda Kabupaten Probolinggo sarat pelanggaran. Sehingga, KASN menilai perlu menangguhkan hasil selter itu.
"Informasi yang kami dapat dari sumber di lingkungan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jatim level informasinya A1, bahwa rekomendasi KASN adalah menunda alias menangguhkan hasil Selter Sekda Kabupaten Probolinggo. Informasi menyebut, bahwa banyak laporan masyarakat yang menyebut Pansel banyak melakukan pelanggaran," ujar Ketua LSM Garda Nusantara Syuhada.
Dengan kabar tersebut, dirinya menilai bahwa seharusnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo bisa bergerak cepat dengan memberikan keterangan resminya kepada publik.
"Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo jangan diam, dia harusnya bicara ke publik, jangan sampai masyarakat mencari jalan sendiri untuk menguak proses selter yang dari awal sudah penuh dengan pelanggaran ini," terang Syuhada.
Terlebih juga mengingat bahwa proses penyelennggaraan Selter itu, menggunakan uang negara, yang sebagian besar juga berasal dari masyarakat. Sehingga menurutnya harus dipertanggungjawabkan, dan sudah sewajarnya jika masyarakat mendapat keterbukaan informasi yang transparan.
"Itu menggunakan uang negara, uang rakyat, jadi apapun hasilnya harus dipertanggungjawabkan, katakan saja sejujurnya, rakyat jangan disuguhi dengan berita bobong, jika memang info yang kami dapat ini salah, bantah saja dengan data isi surat rekomendasi dari KASN yang sudah diterima Kepala BKPSDM," tegasnya.
Hal itu pun menurutnya menjadi sebuah tanda tanya besar. Yakni mengapa, Pansel beserta unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang terlibat dalam proses itu terkesan ngotot mempertahankan 3 orang ASN yang pernah diperiksa KPK untuk melanjutkan proses menjadi Sekda Probolinggo.
"Masyarakat sudah tidak percaya dengan orang orang itu, kenapa mereka masih memaksakan diri, pemerintahan itu menjadi kuat apabila didukung oleh masyarakat, sekarang masyarakat sudah tidak percaya, lalu kenapa mereka memaksa. Memang mereka itu bekerja untuk siapa, mau jadi sekdanya rakyat atau sekdanya siapa?," pungkasnya.
R/NI
