 |
| Bimbingan Teknis P4GN (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, JAWA TIMUR-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Nusantara menyoroti dua calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo. Kedua calon tersebut yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Ugas Irwanto dan Asisten I Setda Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto.
Keduanya disorot karena keterlibatannya dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kabupaten Probolinggo yang di gelar di Yogyakarta sehari setelah keduanya diumumkan lolos 3 besar selter JPTP Sekda Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi yang juga dihadiri Wakil Bupati Probolinggo tersebut diketahui melibatkan Pengurus DPC dan PAC PDIP se Kabupaten Probolinggo.
Ketua LSM Garda Nusantara Suhadak sangat menyesalkan sikap Plt Bupati Timbul, yang terkesan memanfaatkan situasi. Dimana dalam kegiatan P4GN itu, turut dihadiri mantan Anggota DPR RI Dapil Jatim 2, Prof. Dr. Hamka Haq.
Bahkan Suhadak menilai, pada kesempatan tersebut tiga orang di lingkaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo itu berpotensi menurunkan citra partai berlogo banteng dengan moncong putih tersebut. Hal itu juga mengingat Prof. Dr. Hamka Haq yang aktif di tataran Pengurus Pusat PDIP.
"Sangat disesalkan adanya dua calon sekda yang namanya masuk 3 besar, dan beberapa orang yang memegang kekuasaan, hendak memanfaatkan PDIP sehingga (beresiko) menurunkan citra PDIP sebagai partai yang selalu unggul di berbagai lembaga survey. Sangat disayangkan PDIP dikerdilkan dengan sebuah urusan gegap gempita sorak yang dikondisikan oknum ASN Calon Sekda dan kader partainya yang menjabat Wakil Bupati Probolinggo," ujar Suhadak, Senin (28/11/2022).
Suhadak menilai cara tak elegan dibalik kegiatan P4GN yang digagas oleh 2 calon Sekda Kabupaten Probolinggo dan Plt Bupati Probolinggo, karena ketiganya tercatat sebagai pengurus aktif P4GN hanyalah mengerdilkan peran PDIP sebagai partai politik.
Dirinya menyebut bahwa itu terlalu beresiko bagi PDIP sebagai partai yang sedang membangun dan mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia begitu besar. Apalagi dengan pernyataan Ugas Irwanto yang cenderung manipulatif.
"Penjelasan Ugas sebagai Ketua Harian P4GN ini cenderung manipulatif, dia ini kan bukan orang yang baru diterima masuk sebagai ASN, dia ini disamping ASN senior juga lulusan STPDN, pastinya dia paham bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sehingga asas netralitas ASN sebagaimana tercantum dalam UU 5/2014 tentang ASN harus dia jaga dan dijalankan," terang Suhadak.
Suhadak menilai, sekalipun alasan Ugas kedepannya dalam kegiatan P4GN Kabupaten Probolinggo akan melibatkan seluruh partai politik, sebagai bentuk netralitas merupakan alasan yang manipulatif. Sebab, jika sosialisasi itu digelar dalam tahapan pemilu, pihak partai politik (parpol) juga dipastikan menolak.
"Sebab pengurus partai yang tak berkepentingan pasti faham, apabila kegiatan pemkab dilaksanakan saat tahapan pemilu dimulai ada sanksi hukum yang menanti. Yang saya kawatirkan justru mereka, Ugas, Heri dan Pak Timbul hanya hendak mengambil hati Prof Hamka untuk mempermulus jalan menjadi SEKDA Kabupaten Probolinggo," tegas Suhadak.
Selain itu, Suhadak juga menyoroti dua orang kader PDIP yang menjadi ring satu Plt Bupati Timbul. Yang diketahui masing-masing berinisial A dan DI turut menyampaikan pandangan sesat terhadap Timbul. Hingga bersikap seenaknya hanya untuk pilihan prakmatis yang bersangkutan.
"Orang-orang yang ada dipusat kekuasaan dan para calon Sekda itu, janganlah bersikap asal bapak senang (ABS) berfikirlah dengan waras bahwa kepemimpinan Pak Timbul harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar yakni kesejahteraan Masyarakat Probolinggo, jangan kalian kerdilkan untuk kelompok kecil dengan terus menerus melakukan manuver kekuasaan," terang Suhadak.
Apalagi Ugas dan Heri menjadi calon Sekda Probolinggo yang baru saja dinyatakan lolos oleh Panitia Seleksi (Pansel). Dia lantas menganggap sikap keduanya sebagai sebuah kengerian atau bahkan ironi. Sebab menurut Suhadak, keduanya terlalu memanfaatkan situasi, padahal baru sekadar lolos sebagai calon Sekda.
"Ingat, mereka ini baru diumumkan oleh Pansel, ngeri kita sebagai Rakyat Probolinggo, karena belum menjadi Sekda saja sudah tidak patuh dengan hukum bagaimana jika sudah menjadi Sekda betulan. Saya pasti akan melaporkan mereka ke KASN, dan KPK karena ada indikasi Uang Negara diluar Banpol dipergunakan untuk kegiatan partai," pungkasnya.*
AM/NI
