 |
Narasi Indonesia.com, JAWA TIMUR-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mendapat sorotan dari masyarakat. Bahkan kali ini, bisa berdampak pada munculnya trust issue terhadap tataran pemangku kebijakan dan kepentingan di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Hal yang menjadi sorotan saat ini adalah kepergian sejumlah pimpinan Pemkab Probolinggo dalam hal ini ke Batam dan Jakarta. Dengan agenda yang juga masih belum dapat dijelaskan apa tujuannya melakukan perjalanan bersama rombongan Sekda ke Batam dan Plt Bupati ke Jakarta dan Bima, pada Selasa (13/12/22).
“Hal inilah yang kami kritik, harusnya DPRD (Kabupaten Probolinggo) memberikan teguran tertulis kepada Kepala Daerah dan Sekda, terlalu sering jalan jalan. Ini penting dilakukan oleh DPRD karena tugas utama kepala daerah membangun kemajuan daerahnya,” ujar Ketua LSM Garda Nusantara, Syuhadak.
Hematnya, Kepala Daerah seharusnya bisa lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi rakyatnya. Hal itu tentu dinilai lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan plesiran yang menurutnya juga tak jelas tujuannya.
Apalagi di penghujung tahun, dirinya menilai seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi program-program sepanjang tahun 2022. Baik yang sudah terlaksana atau mungkin yang belum terlaksana.
“Terlebih di Kabupaten Probolinggo yang belum ada Bupati definitif, pemerintahan sampai kosong ini mau jadi apa, Plt Bupatinya kemana, Sekdanya kemana untuk urusan apa semua tidak jelas, padahal baru saja menerima penghargaan dari Menpan-RB dan KASN, masa dalam sebulan hanya 5 hari di kabupaten Probolinggo, ini kan keterlaluan,” jelas Syuhadak.
Jika hal itu tak mendapat perhatian serius, Suhadak meyakini ada risiko besar yang bakal dihadapi. Yakni krisis kepercayaan masyarakat yang akan semakin menguat kepada penyelenggara pemerintahan Kabupaten Probolinggo.
“Wajar kemudian kalau Masyarakat krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Yang beranggapan bahwa seringnya kepala daerah melakukan perjalanan dinas hanya bertujuan ngabisin anggaran. Mosok uang rakyat menguap hanya untuk menyenangkan nafsu plesiran,” tambahnya.
Suhadak juga mengingatkan, pentingnya melakukan pengawalan terhadap segala kebijakan Plt Bupati Probolinggo, terutama terkait masalah Figur ASN yang layak mengisi jabatan Sekda Kabupaten Probolinggo kedepan.
“Kami akan terus membentengi Plt Bupati Timbul Prihanjiko, dari hasutan kaum sengkuni yang sudah mulai kelaparan. Tanda tandanya sudah jelas, mereka sekarang sudah mulai muncul dengan gaya lama menciptakan polarisasi ditengah masyarakat, adu-domba antar kelompok dan tokoh,” jelasnya.
Syuhadak menambahkan namanya Sengkuni tidak ada dalam kamusnya menciptakan persatuan, Sengkuni tidak akan permah berfikir potensi konflik horisontal.
Buat Sengkuni yang penting ada cuan 10 jeti misi endorse Calon Sekda yang berambisi akan terus dijalankan, semoga Pak Plt diberi kekuatan tidak terlena dengan bujuk rayu Sengkuni, pun demikian masyarakat semoga tidak terpancing dengan upaya adu domba, yang hanya akan menimbulkan kehancuran, Jabatan Sekda adalah Jabatan Birokrasi, bagi yang waras, tidak akan menceburkan diri dalam proses dukung mendukung layaknya jabatan politik, terlebih memainkan politik identitas, kecuali mereka penggiat yang bermadzhab cuan 10 jeti, pungkasnya.*
R/NI
