Narasi Indonesia.com, JAWA TIMUR-Polemik Seleksi Terbuka (Sekda) Kabupaten Probolinggo ternyata masih silang sengkarut. Proses untuk menentukan Sekda Kabupaten Probolinggo itu kini harus berhenti. Setelah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memutuskan untuk menangguhkan hasil Pansel Sekda Probolinggo.
Secara resmi, penangguhan rekomendasi dari KASN itu ternyata sudah turun dari 28 November 2022 lalu. Namun, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin baru menyampaikan kepada publik pada Jumat (2/12/2022) lalu.
Namun ternyata, rekomendasi penangguhan hasil Selter Sekda Probolinggo itu tak terkesan diindahkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Timbul Prihanjoko. Pasalnya, menurut Ketua LSM Garda Nusantara Syuhadak, dengan penangguhan itu, seharusnya Wabup Timbul memahami bahwa itu buah dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap tiga nama calon sekda yang lolos selter.
"Wakil Bupati kami ini terlalu arogan, tidak mau mendengar suara masyarakat. Sepertinya Wakil Bupati ini tidak paham persoalan, sudah jelas-jelas masyarakat menolak tiga nama yang ditetapkan pansel karena terindikasi berkaitan dengan kasus OTT Mantan Bupati. Ketiganya sudah dipanggil oleh KPK, itu sudah cukup jadi bukti," tegas Syuhadak.
Dirinya menilai, Proses Selter Sekda Kabupaten Probolinggo kali ini terkesan mendapat perlakuan khusus. Sebab, KASN benar-benar memberi perhatian serius, terutama untuk mendengar aspirasi masyarakat terkait hasil selter.
Apalagi, KASN juga memberikan rekomendasi yang berisi agar Pansel melampirkan rekomendasi integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk semua peserta selter, sehingga tiga orang yang lolos, apakah layak menjabat sebagai Sekda atau malah sosok yang bermasalah.
"KASN saja yang tidak bersentuhan langsung dengan Masyarakat Kabupaten Probolinggo mau menerima dan menampung aspirasi Masyarakat. Lah ini Wakil Bupati nya kok malah ngotot mau pilih salah satu, dibalik kengototan wakil bupati ini ada apa? macam gak paham persoalan saja," jelas Syuhadak.
Bukan tanpa alasan dirinya menyebut Wabup Timbul ngotot dengan tiga nama calon sekda itu. Pasalnya, kendati telah ditangguhkan oleh KASN, ternyata Wabup Timbul terkesan tidak ada itikad untuk melakukan langkah progresif atas penangguhan itu. Malah meminta ulama untuk memilih 3 nama itu yang dinilai paling sesuai untuk menjabat Sekda Probolinggo.
"Sekarang malah jualan nama kiai dan habaib sekedar dijadikan tameng kebijakannya yang keliru. Tolong lah Pak Timbul, jangan dijerumuskan kiai dan habaib kami untuk tindakan bapak yang salah, sowan ke kiai itu baiknya mengaji, minta saran minta doa untuk kemaslahatan ummat dan kemakmuran Kabupaten Probolinggo, jangan malah melibatkan kiai untuk ikut memilih pilihan bapak yang salah, gak bagus itu," terang Syuhadak.
Yang kedua, kengototan itu nampak dari rencana BKPSDM Kabupaten Probolinggo yang bersurat ke KASN. Surat itu untuk menanyakan tentang pelaksanaan pengumuman 3 nama calon sekda yang sudah dikirimkan oleh Wabup Timbul pada 24 November 2022 lalu. Padahal tepat pada 28 November KASN sudah memberi balasan, yang isi rekomendasinya adalah penangguhan.
Hal itu menguatkan dugaan bahwa Wabup Timbul terkesan punya kepentingan besar pada proses untuk menentukan Sekda Kabupaten Probolinggo ini. Sebab, Syuhadak menilai seharusnya ada langkah yang dilakukan dan berlandaskan pada kepentingan masyarakat.
"Harusnya dia gak ngotot, dan taat pada rekomendasi KASN sebagaimana yang diatur dalam Romawi II Huruf (C) Angka (2) Rekomendasi Hasil Pengawasan oleh KASN butir (a,b) Permenpan-rb no.15 tahun 2019. Seharusnya jika Wakil Bupati benar tak memiliki hidden agenda, sikapnya bijak, siapapun Sekdanya yang penting dapat kepercayaan masyarakat, kan itu jauh lebih bagus. Macam gak ada lagi pejabat yang bersih di Kabupaten Probolinggo, atau jangan-jangan pemimpin di Kabupaten Probolinggo hanya berganti wajah saja, tapi tangan tangan kekuasaannya tetap itu-itu saja," terang Syuhadak.
Lebih-lebih Syuhadak menduga bahwa kengototan Wabup Timbul ini karena ketidakpahamannya atas hukum administrasi.
"Makanya ngotot, disamping itu dia tidak memiliki sense of crisis, buktinya APBD 2023 mengalami defisit anggaran ratusan milyar Pak Wakil Bupati dan 3 calon sekda pilihannya malah asik joget, jadikan sinetron bagus nih Judulnya 'Prahara Pemimpin Giveaway',” pungkasnya.*
