 |
| DPD KNPI Jawa Timur geruduk gedung DPRD Jatim (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, SURABAYA-DPD KNPI Jawa Timur geruduk gedung DPRD Jatim. Massa aksi memastikan keterlibatan pimpinan dan anggota DPRD lain dalam kasus dana hibah. Surabaya, pada Senin (16/01/2023).
"Kasus dana hibah di Jawa timur panas dalam perbincangan setelah divonisnya sahat (wakil ketua DDPRD Jatim) sebagai tersangka dalam OTT oleh KPK pada 14 Desember lalu. Kasus ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat," ujar syamsi, KORLAP pada aksi demonstrasi tersebut.
Dirinya menyebutkan bahwa kasus dana hibah yang terdiri dari dua bentuk yaitu hibah gubernur dan JAPMAS membuka kemungkinan terjadi pada pihak lain, utamanya DPRD Jatim yang kian sudah jelas dengan ditangkapnya sahat
"Dengan ditangkapnya sahat, pimpinan dan anggota lain disinyalir juga terjaring kasus yang sama, melihat sebaran pelaksanaan dana hibah di lapangan; terutama di Madura. Banyak hibah yang turun ke Madura meskipun bukan dapilnya," Tambahnya saat diwawancarai di lokasi aksi.
Lebih lanjut, dalam aksi tersebut massa aksi meminta semua pimpinan dan anggota DPRD Jatim untuk menandatangani petisi bersih dari korupsi
"Kami minta semua pimpinan dan anggota untuk tanda tangan "bersih dari korupsi dana hibah. Hal ini untuk memastikan bersihnya anggota lain dari kasus penyalahgunaan wewenang dana hibah," ungkap Wildan, salah satu anggota aksi.
Pihaknya menganggap bahwa hal tersebut sudah sewajarnya mudah ditanda tangani oleh mereka. "Harusnya mudah saja untuk tanda tangan petisi ini jika mereka tidak terlibat. Kecuali mereka terlibat juga," tambahnya jelas.
Massa aksi sempat ditemui oleh pihak DPRD jatim. Namun pada kesempatan tersebut massa aksi tetap meminta pimpinan dan semua anggota DPRD Jatim untuk tanda tangan "kita tidak mau negosiasi ataupun audiensi sebagaimana permintaan mereka, kita butuh tanda tangan mereka di petisi ini," tanggap Syamsi.
Tidak kunjung ditemui oleh DPRD Jatim untuk tanda tangan petisi, pukul 12.00 massa aksi kemudian memblokade akses masuk dan keluar kantor DPRD Jatim.*
KK/NI
