 |
| Ilustrasi (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, JAKARTA-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta pemerintah megevaluasi kembali rencana pembangunan kabel listrik bawah laut Australia-ASEAN Power Link (AAPowerLink) yang melintasi perairan laut Indonesia.
"Saya menilai tidak ada urgensi atau kepentingan mendesak yang mengharuskan kita mendukung program ini," jelas Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta, kepada wartawan, di Jakarta, pada Kamis (16/02/2023).
Untuk diketahui, PT Sun Cable sebagai pelaksana proyek merupakan perusahaan patungan antara raja pertambangan Australia Andrew Forrest dan miliarder teknologi Mike Cannon Brookes, baru - baru ini dinyatakan bangkrut, ini menjadi tanda tanya besar jika mega proyek ini tetap dilanjutkan.
Selain itu, arven mempertanyakan jika dikaitkan proyek tersebut dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari proyek tersebut, apakah sebanding dengan ancaman yang ditimbulkan. Sebab, proyek pembangkit listrik bawah laut ini akan mengaliri listrik di Singapura, sedangkan Indonesia hanya 'numpang lewat' saja melalui kabel melintasi perairan Indonesia, ini bahaya tegasnya.
"Kabel listrik sepanjang 3.302 km akan diletakan mulai dari perbatasan ZEE Indonesia-Australia di laut Timor melewati Samudra Hindia, Selat Lombok, Laut Bali, Laut Jawa, Selat Gaspar, Laut Natuna, Selat Riau, sampai ke batas Indonesia Singapura," urai Arven.
Menurutnya, kita perlu khawatir proyek ini nantinya akan membuat ekosistem bawah laut menjadi buruk, seperti terumbu karang dan sebagainya. Selain itu, tentunya kekhawatiran yang paling besar adalah indikasi upaya spionase teritorial di laut Indonesia.
Lebih lanjut, Arven memberi warning kepada menteri terkait, Menteri Koordinator Investasi dan Maritim, Menteri Pertahanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian yang komprehensif menyeluruh tentang dampak yang akan ditimbulkan dari proyek ini.
"Jika memang ternyata lebih banyak mudarat dibanding manfaat, tentu proyek ini wajib dibatalkan. Negara kita harus aman dari segala kemungkinan dan resiko yang dapat mengganggu kedaulatan tersebut, tutupnya.*
Monta/NI
