 |
| Agenda reses DPRD Provinsi Dapil 2 NTB Drs. H. M. Jamhur di Lombok Barat (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, MATARAM-DPRD Provinsi NTB Dapil 2 Drs. H. M. Jamhur melakukan reses di Dusun Gegutu Ledang, Desa Midang Gunung Sari Lombok Barat, pada Rabu (31/5/2023).
Dalam agenda tersebut dihadiri oleh Ketua DPW PKB NTB H. Lalu Hadrian Irfani, tokoh agama, beberapa pimpinan pondok pesantren, masyarakat serta pemuda setempat. Kegiatan tersebut guna menyerap aspirasi masyarakat guna mengarahkan membangunan daerah ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu, penyerahan secara langsung terop dan kursi sebanyak 200 kursi oleh Drs. H. M. Jamhur selaku anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 2 kepada kepala dusun setempat.
Saat diwawancarai langsung oleh tim media Narasi Indonesia, Drs. H. M. Jamhur menyampaikan bahwa namanya juga kami sebagai representasi dari rakyat, dengan adanya reses ini kami mengunjungi masyarakat apa yang menjadi kebutuhan, keluhan kita catat dan apa yang menjadi keinginan masyarakat kita perjuangkan.
Lebih lanjut, saya kasih contoh satu tahun lalu saya kesini mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan masyarakat meminta terop dan kursi sebagai sarana dan prasarana ketika ada hajatan di lingkungan sekitar. Dan alhamdulilah saat ini bisa kita realisasikan sesuai keinginan dan menyerahkan secara langsung.
Kepala dusun setempat yang mewakili masyarakat menyampaikan bahwa, merasa bersyukur dan terimakasih atas atensi dari Drs. H. M. Jamhur kepada masyarakat untuk memenuhi janji-janjinya dan alhamdulilah terealisasi dan masyarakat akan terus mendoakan serta mendukung untuk memenangkan kembali Drs. H. M. Jamhur
“Kami akan tetap memperjuangkan memenangkan H. Jamhur periode ke depannya,” terang Pak Kadus yang mewakili masyarakat.
Lebih lanjut, menyikapi terkait isu pemilihan terbuka dan tertutup, saat diwawancarai juga, Drs. H. M. Jamhur yang menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB NTB tersebut menyampaikan bahwa dari 9 fraksi di DPR-RI 8 fraksi masih menginginkan sistem pemilu terbuka. Karena apa, karena suara publik juga di samping suara para elit-elit politik, akademisi, masyarakat luas masih menginginkan sistem pemilu terbuka seperti tahun 2019 lalu. Jadi, masyarakat puas siapa kandidat wakil yang diinginkan begitu.
Tapi, kalau tertutup bingung masyarakat nanti, siapa yang mau dipilih, siapa yang dijagokan. Karena hal itu di istilahnya beli kucing dalam karung, masyarakat hanya mencoblos partai. Tapi, kalau terbuka jelas, ini orangnya, masyarakat tahu siapa orangnya, apakah dia layak dan patut didukung atau tidak, disitu kelebihan sistem terbuka.
Kami tegaskan, PKB tetap mempertahankan sistem terbuka, agar bisa mengakomodir kader-kader yang lain yang masih tetap berjuang, pungkasnya.*
M/NI
.jpg)