 |
| Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan saat saat mengomentari dunia pendidikan (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, JAKARTA-Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan pendidikan sering kali dimonopoli oleh pemerintah. Sementara pegiat pendidikan, menurut Anies, sering tak diikutsertakan oleh pemerintah, pada Sabtu (29/7/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan Anies Baswedan pada acara Belajarnya 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Anies Baswedan menilai pendidikan hanya dijadikan sebagai program, bukan gerakan.
"Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pegang kewenangan? Pemerintah wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja," terang Anies dikutip pada laman resmi detiknews.
Mantan Mendikbud itu menuturkan jika pendidikan sebagai gerakan, maka semua pihak dapat terlibat dalam kemajuan pendidikan. Selain itu, menurutnya, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi siapapun untuk ikut terlibat dalam pendidikan.
"Sementara kalau pendidikan sebagai gerakan, maka tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua, dan pemerintah itu memberikan ruang kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk terlibat," pintanya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan pemerintah hanya memiliki fiskal dan otoritas. Sedangkan menurutnya, yang memiliki inovasi dan kreasi ialah pegiat pendidikan.
"Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang untuk terlibat, pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat, ini salah satu yang paling menantang," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Sementara kita menyaksikan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu dua, satu fiskal, dua otoritas, yang tidak dimiliki inovasi kreasi pengalaman lapangan jaringan itu yang memiliki siapa? Pegiat-pegiat pendidikan," sambungnya.
Sebab itu, Anies menekankan pendidikan seharusnya dipandang sebagai gerakan. Namun, kata dia, semua itu perlu kemauan dari pemerintah untuk membuka diri.
"Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka negara itu pemerintah ya, membuka ruang mengajak semua terlibat dan mengajak semua, kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Menurut saya itu salah satu hal yang paling menantang," pungkasnya.*
M/NI
