 |
| Audiensi ATAS NTB (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, MATARAM NTB-Aliansi Honorer Nasional NTB dan Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) NTB melakukan audiensi yang bertajuk "Seruan Aspira terbuka" di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa tenggara Barat, pada Senin (14/08/23).
Dalam audiensi tersebut ada beberapa poin tuntutan yang di Sampaikan oleh Aliansi tersebut, meliputi:
1. Segera disahkannya revisi UU ASN No. 5 Tahun 2014 untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS tanpa melalui tes.
2. Mendesak kepada Presiden agar menerbitkan PP terbaru berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK.
3. memberikan hak yang sama berkaitan dengan afirmasi kepada seluruh honorer untuk seleksi PNS dan PPPK.
4. Berikan kewenangan daerah untuk mengatur kuota dan kebutuhan formasi jabatan ASN PPPK.
5. Revisi kembali KEPMENPAN RB 158 terkait tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Dalam rangkaian acara audiensi tersebut, Aliansi Honorer Nasional NTB dan Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) menyampaikan keluh kesah sebagai perwakilan honorer dan tenaga administrasi yang belum mendapatkan formasi PNS maupun PPPK. Pada waktu yang sama perwakilan dari aliansi tersebut yg diwakili oleh ketuanya bapak Sutomo, S.Pd., SE memberikan gambaran kondisi terkini tentang pelayanan administrasi sekolah yang dalam pelaksanaannya di dominasi oleh pegawai non ASN. Beliau menyesalkan bahwa segala proses administrasi di sekolah mereka yang kerjakan, namun bukan mereka yang menuai hasilnya.
Kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan yang menghadiri langsung audiensi tersebut menyampaikan bahwa keinginan para tenaga honorer administrasi sekolah juga sejalan dengan keinginan di dalam badan Disdikbud, namun tetap harus melalui prosedur yang berlaku dan tetap akan di ikhtiarkan bersama.
Selain kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan, dalam audiensi tersebut juga hadir kepala BKD NTB yang juga memberikan sambutan hangat kepada semua anggota aliansi yg hadir. Pada waktu yang sama, beliau juga menyampaikan bahwa sebagai kepala BKD dan sekaligus perwakilan pemerintah Propinsi NTB sangat mengapresiasi inisiatif dari Aliansi ini, semua sedang di usahakan dan akan bersedia menjadi jembatan untuk kelancaran tuntutan dari Para anggota Aliansi.
Ketua Asosiasi ini dalam wawancara dengan media ini menyampaikan bahwa besar harapannya agar seluruh tenaga administrasi sekolah yang ada di NTB dapat terakomodir dengan baik dalam bentuk formasi PNS dan PPPK.
"Harapannya adalah agar di berikan SK Pengangkatan Gubernur, agar memiliki legalitas yang jelas, terutama untuk tenaga administrasi sekolah," ucapnya.
"Kami juga berharap agar kiranya pemerintah Propinsi NTB juga membantu memperjuangkan hal ini sampai ke tingkat pusat terkait formasi PNS maupun PPPK yang sampai saat ini belum sama sekali terkafer dengan baik," lanjutnya.
Selain itu, menurut Hasbi, MM, pengurus Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) NTB juga menyampaikan harapannya terkait hal tersebut.
"Kita harus ikhtiarkan bersama dengan tenaga-tenaga honorer yg ada, supaya semua tenaga honorer diberikan kesempatan yang sama baik dalam pengangkatan PPPK maupun ASN. Kemudian dalam PPPK yang ke depan ini di harapkan ada formasi khusus dan formasi-formasi yang diberikan itu mengena pada tenaga-tenaga honorer yg ada di sekolah sehingga tenaga-tenaga honorer yg di sekolah bisa di akomodir dalam pengangkatan PPPK yg akan datang. Selain itu, harapan ke depan bahwa eks K2 dari kabupaten-kabupaten yg kemudian beralih ke tenaga honorer Propinsi juga di berikan hak yg lebih daripada yang lainnya sehingga teman2 yg sudah di akomodir di K2 sebelumnya di Propinsi juga di akomodir sama dengan K2 yg lainnya. Ucapnya.
Aliansi Honorer Nasional NTB dan Asosiasi Tenaga Administrasi sekolah (Atas) menginginkan di masa akhir jabatan Gubernur NTB ini memberikan kado istimewa untuk para anggota aliansi sebelum masa jabatannya berakhir, dan berharap setidaknya minggu ini sudah ada kabar baik dari pemerintah terkait tuntutan yang di sampaikan.*
AM/NI
