 |
| Pengurus KKPMB Malang (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, MALANG-Sebagai seorang pemimpin sekaligus kepala daerah yang memiliki tanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah, seorang kepala daerah dituntut agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerahnya. Persoalan-persoalan multidimensi seperti, penanggulangan kemiskinan, ketersediaan lapangan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan yang layak.
Maka dari itu, seorang kepala daerah dituntut agar mampu memandu daerah yang di pimpinnya keluar dari jeratan krisis multidimensi tersebut. Hingga bagaimana memanfaatkan berbagai macam potensi yang ada, SDA maupun SDM dengan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu diperlukan kepala daerah yang mampu menjawab tantangan dan persolan yang ada di daerahnya.
Indikator dalam memilih pemimpin bisa kita lihat dari pada visi misi dalam perencanaan pembangunan nya. Visi misi pembangunan yang dinilai berlebihan dan tidak logis hanya kemudian merupakan sebuah wacana semata. Ia adalah contoh kepemimpinan yang terlalu banyak berwacana. Sayang, akhirnya wacana yang dihadirkan tidak selalu produktif, bahkan terkesan kontraproduktif dengan kepentingan Publik atau masyarakat.
Kemudian menjadi persoalan besar apabila seorang kepala daerah diperhadapkan dengan harapan rakyat yang melambung tinggi, lebih-lebih persoalan tentang kebijakan-kebijakan yang memihak kepada kepentingan rakyat, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan hasil produktivitas pertanian dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.
Apalagi berbicara mengenai petani. Keberlangsungan hidup petani di kabupaten di Kabupaten Bima kian memperihatinkan, tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap keberlangsungan hidup petani juga didukung oleh produktivitas yang rendah dan mengakibatkan semakin banyak petani yang miskin.
Mengutip apa yang di katakan oleh Khudori Pengamat Pertanian AEPI dalam Narasi, 16 Agustus 2023.
"Idealnya petani diberi kemudahan akses ke sumber daya produktif (tanah, air, bibit, pupuk, modal, pasar, dan lain-lain) secara memadai. Yang paling penting ya tanah."
Merujuk dari beberapa persoalan diatas, yang diharapkan masyarakat ialah kebijakan strategis kepala daerah yang konkret, serta yang penting lagi tidak justru makin mengorbankan kepentingan-kepentingan masyarakat atas nama pembangunan. Rakyat sudah cukup berat menanggung beban, akibat mismanajemen pemerintah daerah, akibat dari orientasi dan strategi kebijakan pembangunan yang salah (terbukti gagal).
Apalagi menyangkut soal kebijakan daerah atau regulasi yang sengaja memang dibuat untuk kepentingan-kepentingan dalam memperkaya individu maupun kelompok.
Membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah itu harus sesuai dengan potensi dan aspirasi kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya kebijakan daerah yang dibuat justru kerap dipakai oleh penguasa untuk mengesahkan segala kebijakan-kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, termaksud hal-hal yang sesungguhnya tidak realistik dan kontraproduktif dengan kepentingan masyarakat.
Kebijakan daerah kerap dimanipulasi untuk kepentingan penguasa, dengan mengorbankan potensi-potensi kritis dalam masyarakat. Kemudian dampaknya cukup signifikan akan berimbas ke segala lini secara destruktif dan begitu riskan bagi keberlangsungan masyarakat dalam suatu daerah yang dipimpinnya. Sebaliknya, hakikat memimpin ialah bagaimana pemimpin tersebut bisa mensejahterakan apa yang ia pimpin (rakyat), sejatinya tidak boleh ditumpangi kepentingan untuk memperkaya diri atau kelompoknya.
Pun kemudian sudah menjadi tugas masyarakat untuk mengawasi para pemimpin daerah nya, mestinya juga diikuti oleh peran partai-partai yang mengusung. Sebab partai bertanggung jawab dalam proses sirkulasi calon pemimpin daerah secara sistematis, agar yang muncul adalah pemimpin yang berkualitas.
Jadi, idealnya seorang pemimpin harus memiliki visi misi yang logis, aktif dan agresif, cukup pragmatis, berkelanjutan, dan memihak kepada kepentingan masyarakat juga memelihara kepercayaan umum hingga menjadi penggagas pembangunan daerah. Tentunya dengan diawasi langsung oleh masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan daerah.
Masyarakat rindu dengan sosok pemimpin yang tak sekedar "pemimpin", tetapi juga sosok yang akan menjadi "panutan".*
Sumber:
KKPMB-Malang
Editor:
R/NI
