 |
| Penulis, Izul Islamudin (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, JAKARTA-"Money politics" atau politik uang adalah praktik yang merusak dalam sebuah sistem demokrasi. Praktik ini mengubah suara rakyat menjadi barang dagangan yang bisa dibeli dan dijual, menghancurkan prinsip kesetaraan dalam proses pemilihan umum. Saat ini, menolak "money politics" bukan hanya sebuah kebutuhan moral, tetapi juga sebuah tuntutan bagi kemajuan demokrasi yang bermartabat.
Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa "money politics" merusak esensi demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum seharusnya menjadi panggung di mana ide dan visi pemimpin serta partai dipertaruhkan, bukan panggung di mana uang menjadi kekuatan dominan. Ketika uang menjadi faktor penentu dalam sebuah pemilihan, kualitas dan integritas pemimpin yang terpilih menjadi dipertanyakan.
Selain itu, praktik "money politics" juga merugikan masyarakat secara luas. Praktik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik, di mana hanya orang-orang kaya atau yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar yang dapat bersaing dalam arena politik. Akibatnya, suara rakyat yang seharusnya menjadi penentu dalam sebuah demokrasi menjadi terpinggirkan.
Bagaimanapun, menolak "money politics" bukanlah tugas yang mudah. Praktik ini telah mengakar kuat dalam budaya politik di banyak negara, termasuk di Indonesia. Namun, bukan berarti tidak mungkin untuk mengubahnya. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk membersihkan proses politik dari pengaruh uang yang merusak.
Pertama-tama, perlunya regulasi yang ketat untuk mengawasi sumber dan penggunaan dana dalam kampanye politik. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana kampanye. Sanksi yang tegas juga harus diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait politik uang.
Selain itu, pendidikan politik yang lebih baik juga perlu diperkuat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga integritas dalam proses demokrasi. Mereka harus diberdayakan untuk memilih berdasarkan program dan visi, bukan berdasarkan imbalan finansial yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik.
Tidak kalah pentingnya, peran masyarakat sipil juga sangat krusial dalam melawan "money politics". Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi proses politik, melaporkan praktik-praktik korupsi dan politik uang, serta mengadvokasi perubahan kebijakan yang memperkuat demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Dengan menjaga integritas dalam proses politik, kita dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan bermartabat. Menolak "money politics" bukanlah hanya tugas pemerintah atau lembaga pengawas, tetapi juga tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat. Hanya dengan bersama-sama melawan praktik korupsi dan politik uang, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar menjadi kekuatan utama dalam pembentukan masa depan negara.*
Penulis:
Izul Islamudin (Pegiat Pendidikan)
Editor:
(k/NI)
