 |
Narasi Indonesia.com, JAWA TIMUR-Beredar Edaran Pangdam V/ Brawijaya Rekrutmen Kepala Unit Pelayanan Makan Bergizi Sekolah, Ketua H -IMC Mendorong Untuk Transparan Akuntabel dan Profesional, pada Sabtu (6/4/2024).
Ramai beredar rekrutmen kepala unit pelayanan makanan bergizi sekolah di masyarakat Blitar yang di lakukan oleh institusi TNI di Desa, membuat Himpunan Insan Muda Cendekia (H IMC) Bersikap ke Publik.
Beberapa waktu lalu beredar informasi berupa edaran di desa desa yang di teruskan oleh beberapa pejabat TNI dari Babinsa yang menginformasikan terkait dengan adanya pendataan dan rekrutmen Kepala Unit Pelayanan Makan Bergizi Sekolah hal ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat khususnya di Blitar Jawa Timur.
Surat edaran yang berupa terusan dari berbagai tingkatan di TNI, Yang bertuliskan Berita Telepon dengan nomor ST/549/ 2024 tertanggal 26 maret 2024 terkait penerimaan data dalam konten seleksi sarjana penggerak pembangunan beredar luas di masyarakat.
Dalam surat edaran tersebut bertuliskan Seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan untuk menjabat sebagai manager dapur sehat di wilayah kodim 0808 Blitar, Hal ini oleh Ketua H IMC di kait-kaitkan dengan program presiden terpilih pada pemilu 2024 Yaitu Prabowo Subianto tentang program makan siang gratis
Organisasi Perkumpulan H IMC ini melihat fenomena tersebut erat kaitannya dengan program makan siang gratis yang di gagas oleh salah satu Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang di ketahui bersama bahwa selain memiliki latar belakang Militer, Prabowo Subianto juga sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Joko Widodo yang dekat dengan TNI Dan Militer
Nuris Eka Selaku ketua H IMC melihat fenomena tersebut adalah persiapan program makan siang gratis oleh calon presiden terpilih dengan melalui institusi TNI,
" Kami melihat ini adalah persiapan program makan siang gratis ya, dari presiden terpilih prabowo subianto," ujarnya.
Nuris Eka menyoroti terkait dengan proses perekrutan tenaga manager yang akan mengurusi program makan siang gratis di tingkat kabupaten/kota harus transparan, karena program tersebut membutuhkan orang yang berkapasitas dan profesional.
Ketua H IMC yang merupakan alumni dari program studi Ilmu Komunikasi Dr. Soetomo Surabaya ini, melihat jika benar program perekrutan internal TNI tersebut adalah merupakan program yang di gagas presiden terpilih Prabowo Subianto maka proses perekrutan yang di lakukan melalui internal TNI di rasa kurang memenuhi asas transparansi publik.
Dari lampiran edaran yang beredar di masyarakat terdapat link pendaftaran yang di sampaikan oleh Nuris tidak bisa di akses, serta H IMC Menduga perekrutan tersebut belum di komunikasikan ke kementerian terkait baik kementerian pendidikan maupun kementerian kesehatan.
" Link pada surat edaran tersebut tidak bisa kami akses, di sisi lainya kami menduga bahwa perekrutan tersebut sepertinya belum di bicarakan dengan instansi maupun kementerian lainya karena Sekolah, dan Dinas Kesehatan," pungkasnya.*
(m/NI)
.png)
