_20240427_234943_0000.png) |
Narasi Indonesia.com, JAKARTA-Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT) telah mengumumkan rencana konsolidasi yang mengundang para aktivis Maluku Utara di Jakarta untuk sebuah konferensi pers penting yang akan diadakan pada Jumat, 3 Mei 2024.
Koordinator Lapangan Reza A.S menjelaskan bahwa fokus utama konferensi pers tersebut adalah skandal mega proyek Masjid Raya Halmahera Selatan, pada Sabtu (27/4/2024).
1. Pemanggilan dan Pemeriksaan Muhammad Kasuba: Salah satu poin utama adalah permintaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Muhammad Kasuba terkait skandal tersebut. Diperlukan klarifikasi dan keterangan dari pihak terkait untuk mengungkap kebenaran di balik proyek tersebut.
2. Tindakan Pencegahan dan Supervisi KPK: SKAK-MALUT-JKT juga mendesak KPK untuk mengimplementasikan undang-undang yang ada, khususnya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan, serta supervisi yang lebih ketat terhadap instansi yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.
3. Pemanggilan dan Pemeriksaan Basam Kasuba: Selain itu, penting untuk memanggil dan memeriksa Basam Kasuba, Bupati Halmahera Selatan, terkait penganggaran kembali proyek masjid yang bermasalah melalui APBD pokok 2024. Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik harus dijelaskan secara transparan.
Proyek Masjid Raya Halmahera Selatan telah menjadi pusat perhatian karena dugaan penyalahgunaan anggaran yang mengarah pada praktik korupsi. Melalui konsolidasi ini, SKAK-MALUT-JKT menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus korupsi seperti ini. Masyarakat berhak untuk mengetahui kemana dan bagaimana dana publik digunakan, serta siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
Tindakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menetapkan Ahmad Hadi sebagai tersangka tunggal, sementara dugaan keterlibatan pihak lain masih menjadi pertanyaan, menunjukkan pentingnya peran KPK dalam mengambil alih dan menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Kemajuan dalam penyelidikan ini akan memberikan keadilan bagi masyarakat Halmahera Selatan dan menegaskan komitmen dalam memerangi korupsi di Indonesia.
Dalam konteks politik, terdapat dugaan adanya kepentingan politik di balik penganggaran ulang proyek masjid ini, yang memunculkan pertanyaan etika dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Diperlukan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tegas dari pihak berwenang untuk menjaga integritas proses politik dan keuangan yang transparan.
SKAK-MALUT-JKT menyerukan agar pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, serta lembaga penegak hukum untuk bertindak dengan tegas dan segera dalam mengungkap dan menindaklanjuti kasus ini. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat membangun negara yang bersih dari korupsi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.*
(s/NI)
