 |
Narasi Indonesia.com, TERNATE-Dr. Muammil Sunan menyoroti pentingnya fokus Pj. Gubernur pada penataan birokrasi dan penegakan aturan main yang sesungguhnya. Menurutnya, hal ini merupakan langkah krusial dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan prinsip "rule of the game". Pj. Gubernur harus aktif melakukan penguatan dan penataan kelembagaan birokrasi, termasuk penertiban administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Lebih lanjut, Dr. Muammil Sunan menekankan pentingnya menindaklanjuti surat perintah dari Kemendagri terkait pengembalian pejabat yang sebelumnya dinonaktifkan oleh Plt. Gubernur. Hal ini menjadi salah satu langkah konkrit dalam penataan kelembagaan birokrasi yang perlu dilakukan.
Dalam konteks masalah pejabat yang terlibat dalam kasus OTT, Dr. Muammil Sunan menegaskan bahwa hal ini menjadi urusan KPK sebagai penegak hukum. Namun, hal tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi Pj. Gubernur untuk mengambil kebijakan dalam penguatan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan. Masyarakat berharap agar Pj. Gubernur mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, dengan menangani kasus OTT sebagai prasyarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Terakhir, Dr. Muammil Sunan mengingatkan bahwa Pj. Gubernur, yang diangkat oleh Mendagri, harus mematuhi surat perintah untuk mengembalikan beberapa pejabat yang telah dicopot oleh mantan wagub selaku Plt. Gubernur. Meskipun masalah pejabat yang tengah dalam pemeriksaan kasus OTT menjadi urusan KPK, Pj. Gubernur harus fokus pada penataan kelembagaan birokrasi dan menyelesaikan masalah-masalah internal Pemprov.*
(s/NI)
