_20240603_172811_0000.png) |
Narasi Indonesia.com, JAKARTA-Forum Mahasiswa Pemerhati Anti-Korupsi (FMPK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera menangkap dan memeriksa pejabat-pejabat terkait dalam skandal keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kota Ternate. Temuan ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam belanja barang yang merugikan negara sebesar Rp 95.766.592,00, pada Senin (3/6/2024).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengeluarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate tahun anggaran 2022. Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa ada kekurangan volume pekerjaan pada pengadaan sembako dalam kegiatan Warung Mama Tahap I dan II yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Barang yang diterima masyarakat tidak mencukupi jumlah yang dianggarkan, menyebabkan kerugian besar bagi negara.
Temuan ini melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagai pelaksana kegiatan. Selain itu, beberapa dinas lain seperti Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga dilaporkan mengalami masalah serupa dalam pelaksanaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.
Pengadaan yang bermasalah ini dilakukan sepanjang tahun 2022 di Kota Ternate. Laporan hasil pemeriksaan ini diumumkan oleh BPK pada 19 Mei 2023, mengungkap praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
BPK menyatakan bahwa kekurangan volume pengadaan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan verifikasi dalam proses belanja barang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik di Kota Ternate masih memerlukan perhatian lebih agar dana digunakan sesuai ketentuan.
Melihat skala kerugian dan dampak negatif terhadap masyarakat, Forum Mahasiswa Anti Korupsi mendesak KPK untuk segera turun tangan. Kami mengharapkan KPK untuk:
1. Menangkap dan memeriksa pejabat-pejabat yang terlibat dalam skandal keuangan di Kota Ternate.
2. Mengusut tuntas praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara.
3. Menjamin bahwa dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Koordinator lapangan Forum Mahasiswa Pemerhati Anti-Korupsi (FMPK), dalam keterangannya, Alfian menyatakan bahwa langkah tegas dari KPK akan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Penegakan hukum yang kuat dan adil adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Kami percaya bahwa dengan tindakan yang tegas dan lanjut dari KPK, keadilan akan ditegakkan dan dana publik akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.*
(s/NI)
