 |
Narasi Indonesia.com, TERNATE-Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Moti Kota (HPMMK), Muis Ade, menyuarakan keprihatinannya mengenai komitmen Pemerintah Kota Ternate terkait program prioritas Peduli Bahim (Batang Dua, Hiri, dan Moti). Menurutnya, program tersebut belum dirasakan oleh tiga pulau terluar Kota Ternate, salah satunya di Kecamatan Moti, Kota Ternate, Pada Minggu (2/06/24).
Pemerintah Kota Ternate terus melakukan pembangunan dengan merenovasi jembatan di Kelurahan Makassar Timur dengan total anggaran Rp 6.343.718.000 (6,3 miliar) yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, namun dampaknya belum dirasakan oleh wilayah-wilayah terluar seperti Kecamatan Moti.
Tiga tahun masa kepemimpinan Tauhid Soleman belum membuktikan wajah kepemimpinan dengan program prioritas peduli Bahim dalam kebijakan Pemerataan pembangunan dan pelayanan umum. Salah satunya pembangunan pelabuhan tanjung pura di kelurahan takofi. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pura sebelumnya dikerjakan menggunakan anggaran APBD Tahun anggaran 2016 senilai Rp. 802 juta yang di kerjakan di tahun 2017. Namun pembangunan jembatan ini secara asal-asalan.
Pembangunan jembatan Tanjung Pura terkesan meminimalisir kepentingan Tauhid Soleman untuk kepentingan 2024. Padahal seharusnya, prinsip membangun sebuah daerah tidak harus melihat pada aspek kepentingan politik. Tapi harus berdasarkan pada nawa cita dan tanggung jawab moril sebagai kepala pemerintahan terhadap masyarakat kota Ternate.
Selain pelabuhan tanjung pura, yang paling disesalkan adalah pembangunan jalan lingkar Pulau Moti yang dari masa kepemimpinannya belum membuktikan secara jelas dan nyata bahwa program prioritas yang di utamakan Ternate andalan tentang peduli Bahim hanyalah omong kosong.
Padahal secara geografis, Moti, Hiri dan batang dua punya hak yang sama untuk menikmati sentuhan kebijakan yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan baik dari sisi jalan lingkar, penyediaan fasilitas kesehatan maupun mendorong penyediaan fasilitas untuk kebutuhan pendidikan.
Pemkot Ternate tidak bisa menjadikan Moti, Hiri, dan Batang Dua layaknya benda yang dibuang ketika tidak lagi dibutuhkan. Pemkot harus serius menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan jembatan yang menjadi kepentingan masyarakat Takofi. Jembatan Tanjung Pura, selain sebagai induk transportasi menuju Ternate dan Makean, juga menjadi pusat perdagangan masyarakat Takofi.
Saya tegaskan bahwa Moti, Hiri, dan Batang Dua bukan budak yang harus dijadikan kepentingan politik Pemerintah Kota Ternate. Pemkot harus memiliki indikator tersendiri terhadap pemerataan pembangunan, pelayanan kesehatan, dan mendorong pertumbuhan pendidikan di tiga pulau terluar. Indikator yang dimaksud bukanlah indikator politik kekerabatan, tetapi harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat setempat.*
(s/NI)
