 |
Narasi Indonesia.com, MATARAM-Indonesia berada dalam dinamika kebangsaan yang kompleks, di mana tantangan dan peluang muncul secara bersamaan, mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu momen krusial adalah menjelang PILKADA 2024, di mana tensi politik meningkat dengan berbagai kontestasi dan manuver yang sering kali memperuncing polarisasi di masyarakat. Kampanye dan retorika politik yang menggunakan isu-isu identitas berpotensi memecah belah masyarakat, menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan antar kelompok.
Situasi serupa terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah, manuver politik dan politik identitas semakin memanas. Argumentasi yang dilemparkan oleh para pendukung fanatik masing-masing calon memicu terjadinya politik pecah belah sebelum pelaksanaan PILKADA dilakukan. Hal ini sangat merugikan perkembangan daerah, terutama bagi pemuda dan Generasi Z yang membutuhkan politik yang berbasis pada visi dan misi daerah yang berkemajuan, serta berlandaskan pemikiran progresif dari para tokoh.
Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) tetap menjadi tantangan besar di NTB. Intoleransi dan diskriminasi masih terjadi, baik secara verbal maupun fisik. Peningkatan kasus intoleransi agama dan konflik horizontal menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan persatuan daerah. Hal ini sangat disayangkan dan perlu segera diatasi untuk menjaga persatuan dan kedamaian di NTB.
Transformasi digital yang semakin pesat membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Namun, kesenjangan digital masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan internet. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi bakal calon kepala daerah, karena teknologi adalah faktor vital untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di daerah.
Kondisi pemerintahan daerah saat ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pemerataan sosial. Kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sangat penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi juga menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang baik. Namun, di NTB, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih menjadi masalah serius yang menghambat potensi generasi mendatang.
Keresahan penulis terhadap berbagai ketimpangan ini hanya sebagian kecil dari banyaknya permasalahan yang ada. Penulis berharap adanya kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan inklusif untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan kebijakan yang adil dan merata. Dengan upaya bersama dan semangat gotong royong, NTB dapat mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.*
Penulis:
Owen Candra (Kader HMI Cabang Mataram)
Editor:
(m/NI)
