 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Penasihat presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa kebijakan menaikkan rasio utang dari sekitar 38% menjadi 50% tidak akan dieksekusi tanpa didahului oleh peningkatan penerimaan negara. Penerimaan negara tersebut termasuk pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti, dan lainnya, pada Jumat (12/7/2024).
"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," tegas Hashim, seperti dikutip dari AFP.
Berdasarkan UU Keuangan Negara Indonesia, defisit anggaran tahunan pemerintah dibatasi sebesar 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum adalah 60%. Dalam rencana ini, Hashim telah berbicara dengan Bank Dunia, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah bijaksana. Namun, Hashim tidak mengungkapkan detail pembicaraannya dengan Bank Dunia, dikutip pada laman resmi CNBC Indonesia.
"Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," ungkap Hashim.
Pihak Prabowo-Gibran membantah wacana menaikkan rasio pajak hingga 50% dan defisit anggaran di atas 3%. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah baru akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penuh kehati-hatian, termasuk dalam kebijakan penarikan dan pengelolaan utang.
"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco.
Dasco menambahkan bahwa pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal: menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0%, mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo, dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi.
"Komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo karena pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.*
(m/NI)
