 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, telah menyiapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan di Tanah Air hingga investor asing. Prabowo yakin bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 2-3 tahun pertama pemerintahannya, pada Jumat (12/7/2024).
"Saya sangat yakin. Saya sudah dialog dengan para pakar dan mempelajari angka-angkanya. Saya yakin kami bisa meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan saya akan berusaha keras melampauinya," kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, pada Kamis (16/5/2024). Fokus utama pemerintahannya adalah ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Selain itu, Prabowo dan Presiden Joko Widodo telah sepakat menetapkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran tersebut telah disetujui dalam rapat bersama dengan Prabowo, Sri Mulyani, dan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua Banggar, Said Abdullah, menyatakan bahwa anggaran MBG tidak lagi masuk dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan telah dirancang dalam postur anggaran bantuan sosial. "Anggaran itu sudah masuk dalam bansos yang mencapai Rp 570 triliun, dari sebelumnya Rp 499 triliun," kata Said.
Kebijakan utang dan defisit Prabowo-Gibran juga menjadi sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama tim Gugus Tugas menegaskan bahwa defisit APBN akan dijaga di level 3% dan rasio utang di bawah 60%. Anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, memastikan bahwa Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari PDB.
Namun, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, mengungkapkan bahwa ia telah berkonsultasi dengan Bank Dunia terkait rencana menaikkan rasio utang dari 38% menjadi 40%. Hashim menyatakan, "Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana."
Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, membantah pernyataan tersebut. Dasco memastikan bahwa pemerintahan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari PDB dan rasio utang dalam kisaran 30%. "Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco.*
(m/NI)
