_20240807_015629_0000.png) |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Dalam rangka melihat pembangunan Pulau Sumbawa, Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah-Bima, Dompu, Sumbawa (LAPINDA-BIDOS) mengadakan kajian kedaerahan yang membahas khusus pembangunan Pulau Sumbawa dalam aspek pertanian, pariwisata, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari lembaga eksekutif dan legislatif, kegiatan tersebut dilakukan secara virtual hari Sabtu 3 Agustus 2024, pada Rabu (7/8/2024).
Ardi Firdiansyah, ketua LAPINDA-BIDOS, mengatakan bahwa narasumber yang dihadirkan merupakan representasi dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan. "Kami ingin mendengar langsung bagaimana pembangunan Pulau Sumbawa saat ini," ujarnya.
"Selama ini pembahasan mengenai pembangunan Pulau Sumbawa hanya selesai di warung kopi dan media sosial. LAPINDA-BIDOS ingin meluruskan serta mempersatukan pandangan masyarakat mengenai pembangunan Pulau Sumbawa. Kajian ini juga akan menjadi langkah awal bagi kami untuk membuat analisis terhadap potensi yang ada di Pulau Sumbawa," lanjutnya.
Mahjulan, Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, mengungkapkan fakta yang sebagian masyarakat Pulau Sumbawa belum mengetahuinya. "Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya yang sangat melimpah, bahkan menjadi daerah terbesar penyumbang Produk Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi NTB," katanya.
"Tahun ini, pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa menjadi pembahasan prioritas di Pemerintah Provinsi NTB. Masyarakat Pulau Sumbawa harus menyambut positif rencana ini, khususnya anak-anak muda harus benar-benar mempersiapkan diri agar kelak ketika Provinsi Pulau Sumbawa sudah resmi, SDM-nya sudah matang," tuturnya.
Lebih lanjut, Mahjulan mengungkapkan bahwa potensi Pulau Sumbawa ada pada tambang emas dan sektor pertanian, khususnya jagung. "Pulau Sumbawa memiliki potensi kandungan emas yang berlimpah, terutama tambang emas STM di Dompu. Potensi penghasilan tambang emas STM berkisaran 100-500 triliun dalam setahun," ucapnya.
Muhammad Erwin, anggota DPRD Kabupaten Bima, menyampaikan kegelisahannya tentang pembangunan di Pulau Sumbawa yang banyak terintervensi oleh kepentingan politik. "Tingginya intervensi politik pada birokrasi membuat pemerintah kehilangan orientasi dan titik fokus pembangunan daerah. Praktek ini hampir terjadi di seluruh NTB, lebih khusus di Kabupaten Bima," tandasnya.
"Berbicara mengenai pembangunan Pulau Sumbawa, tentu kita harus melihat sektor-sektor mana saja yang memiliki potensi untuk kita manfaatkan terhadap keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Mahjulan tadi bahwa kesiapan SDM sangat penting, tetapi Indeks Pembangunan Manusia di Bima berada pada urutan kedua dari bawah setelah Kabupaten Lombok Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Sumbawa, khususnya Kabupaten Bima, perlu untuk terus menyiapkan SDM yang unggul," ungkapnya.
"Ada problem yang harus kami segera selesaikan di Kabupaten Bima, selain potensi wisata yang bagus. Saat ini kami harus segera menyelesaikan mengenai RTRW, hal ini dikarenakan Kabupaten Bima sedang dihadapkan dengan menjamurnya usaha tambak udang. Kalau tidak segera kami selesaikan, kelak akan menimbulkan praktek-praktek yang merugikan masyarakat Kabupaten Bima," tambahnya.
Lebih lanjut Erwin menjelaskan bahwa saat ini peran kita semua sangat dibutuhkan untuk pembangunan Pulau Sumbawa. "Lebih-lebih di Kabupaten Bima sedang dihantui oleh praktek dinasti yang menggurita. Hal ini cenderung menimbulkan praktek korupsi yang merajalela. Maka perlu keterlibatan semua pihak dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintah. Masyarakat, khususnya anak-anak muda yang bergabung di berbagai organisasi, harus bisa melihat secara kritis terhadap dinamika yang ada di Pulau Sumbawa, lebih khusus di Kabupaten Bima."
"Kami siap membuka ruang dan membantu anak-anak muda yang mau memikirkan dan mengontrol jalannya pemerintah di Kabupaten Bima. Kami juga siap membantu teman-teman LAPINDA-BIDOS semampu kami. Kehadiran LAPINDA-BIDOS menjadi angin segar bagi pembangunan Pulau Sumbawa ke depannya," tutupnya.*
(m/NI)
