 |
Narasi Indnesia.com, Jakarta - Revolusi birokrasi atau reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan membangun aparatur negara yang berintegritas, produktif, dan melayani dengan baik.
Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan konsep "Revolusi Mental" yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir aparatur negara dan rakyat Indonesia ke arah yang baik.
Ditengah keadaan birokrasi kabupaten bima yang kian memburuk maka harus diselamatkan dengan jalan revolusi birokrasi, revolusi birokrasi di anggap sangat urgen sebagai upaya menyelamatkan kabupaten bima dari praktek-praktek Feodalisme birokrasi selama 20 tahun dibawah kendali kelompok dan keluarga tertentu (Dinasti) yang saya anggap memiliki pola pikir yang pasif dan anti kemajuan di era modern ini.
Dalam konteks ini, "mental budak" mencerminkan sikap yang kurang proaktif, di mana individu atau pegawai birokrasi cenderung menerima keadaan tanpa berani melawan, mempertanyakan atau berusaha untuk berinovasi.
Revolusi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional agar setiap individu merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama untuk menciptakan iklim pelayanan publik yang baik dalam upaya memajukan kabupaten bima.
semua hal diatas dapat di wujudkan jika semua pihak, struktur masyarakat dari kekompok masyarakat biasa (akar rumput), intelektual hinggal middle class (kelas menengah), sama-sama sadar bahwa mereka dalam keadaan cengkraman Kekuasaan yang kita sebut Dinasti dengan praktek Feodalismenya.
karena antara feodalisme dan politik dinasti ini tertangkap nilai yang menunjukkan tedensi untuk membangun suatu kekuasaan dengan mempertahankan tradisi turun temurun atau masih dalam lingkungan kerabat dekat. dan Politik dinasti tidak hanya ada pada era feodalisme namun juga saat ini prakteknya terjadi selama 20 tahun di kabupaten bima, di tengah Indonesia telah menganut sistem politik demokrasi modern. Fenomena ini pernah disampaikan oleh Robert Michels yang mengatakan "Dalam organisasi Negara demokratis sekalipun jika seorang pemimpin terpilih ia akan membuat kekuasaannya semakin mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan, bahkan mereka tidak segan untuk menghancurkan prinsip-prinsip moral agar kekuasaannya tetap langgeng."
Politik dinasti dengan karakteristik seperti yang disampaikan Robert Michels di atas nampaknya merupakan fenomena yang cukup berkembang dalam sistem politik Indonesia termasuk dalam skop kecil yakni daerah Kabupaten Bima selama perode 20 tahun lamanya.
bagaimana tidak? praktek pembagian kekuasaan itu jelas di perlihatkan oleh pemerintah kabuaten Bima dibawah kepemiminan Bupati Hj. Indah Damayanti Putri, pada periode 2020-2024., merupakan salah satu contoh kongkrit tentang praktek politik dinasti di kabupaten Bima. hampir semua struktur penting kekuasaan birokrasi kabupaten bima telah di isi dan kuasai oleh keluarga Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, Muhammad Putera Ferriyandi (Ketua DPRD Kab. Bima) anak kandung Bupati Bima. Diah Citra Pravitasari (DPRD kab. Bima, kandidat kuat ketua DPRD Kab. Bina periode 2024-2029) adik kandung Bupati Bima. Afifuddin (Plt. Kadis Pertanian dan Perkebunana Kab. Bima.) paman kandung bupati Bima. Adel Linggi Ardi (Sekda Kabupaten Bima.) paman kandung bupati Bima. Laili Ramdani (Plt. Kepala BPKD kab. Bima.) Ipar Kandung Bupati Bima.
Politik dinasti di Kabupaten Bima saat ini seolah-olah telah menjadi sebuah trend bahkan cenderung telah menjadi identitas khas politik Kabupaten Bima.
walaupun politik dinasti ini tidak hanya ada di Indonesia khususnya di kabupaten bima, namun juga terlihat pada Negara-Negara lain bahkan Negara yang digolongkan demokratis sekalipun. seperti di Amerika ada dinasti Bush, di Australia ada dinasti Downer, di Pakistan ada dinasti Bhuto, di India ada dinasti Ghandi.
namun, politik dinasti pada Negara-negara tersebut dibuktikan kemampuan politik yang baik melalui karier dan pendidikan politik yang memadai. Bahkan kualitas pengganti dari dinasti tersebut lebih baik dari segi kapabelitas, elektabilitas termasuk dibuktikan dengan kemampuan sebagai pemimpin yang lebih baik dari pendahulunya.
Disinilah letak perbedaannya dengan politik dinasti yang ada di kabupaten bima. Dari kenyataan dan berbagai kasus yang ada, politik dinasti di kabuaten bima memperlihatkan tedensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dari abuse of power tersebut akhirnya menumbuhkembangkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.) dan ini sedang terjadi di kabupaten bima saat ini.
fenomena Politik dinasti di kabupaten Bima ini nampak identik dengan teori Lord Action yang menyatakan “Absolutely power tends to corrupt” Politik dinasti biasanya mempergunakan nama besar orang tua atau kerabat sebagai sarana memkampanyekan diri. Ada juga mempergunakan ideologi dan program-program "Populismes" yang mengatasnamankan kepentingan rakyat seprti pendahulunya yang relevan sebagai kekuatan menarik masa.
Namun politik dinasti Kabupaten Bima yang diteruskan oleh Indah Damayanti Putri, Muhammad Putera Ferriyandi dan kerabat dekatnya saat ini tidak mempunyai kekuatan jual, baik dari segi prestasi orang tua maupun ideologi atau program-program kerakyatan yang layak untuk dikembangkan dan dipertahankan. Dapat dikatakan politik dinasti yang di bangun trah Indah Damayanti ini hanya politik “mengadu nasib” secara turun temurun atau politik menunggu waktu pensiun ala birokrasi Indonesia jaman orde baru yang sudah 26 tahun kita tinggalkan.*
Penulis:
Rahimun M. Said (Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional-Jakarta)
Editor:
(m/NI)
.png)
