 |
Narasiindonesia.com, Ternate – Proyek penyediaan air bersih di dua desa di Kabupaten Pulau Taliabu, yakni Desa Lohububa dan Desa Limbo di Kecamatan Taliabu Barat, kembali menjadi sorotan. Perhimpunan Pelajar dan Pemuda Kabupaten Pulau Taliabu (PB HMT) menilai Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara tidak serius dalam menyelesaikan proyek air bersih yang sudah berlangsung selama beberapa tahun.
Proyek yang menelan anggaran total sekitar Rp 52,2 miliar ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Proyek tersebut telah dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahun 2019 dan 2023. Berdasarkan data dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, pada tahun 2019 terdapat proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) di Pulau Limbo senilai Rp 24 miliar, yang ditangani oleh BPPW Maluku Utara. Pada tahun 2023, proyek serupa kembali dilaksanakan dengan anggaran Rp 28,2 miliar melalui kegiatan optimalisasi SPAM Pulau Limbo, yang dijadwalkan selesai dalam 9 bulan, dari September hingga Maret 2024.
Namun, hingga saat ini pekerjaan tersebut belum rampung, meskipun telah diberikan perpanjangan waktu selama 45 hari. Berdasarkan investigasi yang dilakukan PB HMT dan HMT Cabang Ternate, proyek ini mengalami sejumlah kendala, seperti putusnya penyambungan pipa dan cuaca buruk. Namun, menurut PB HMT, alasan tersebut dinilai tidak masuk akal mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan.
Ketua PB HMT menyampaikan bahwa hasil audiensi beberapa bulan lalu dengan pihak BPPW Malut menyebutkan bahwa pekerjaan akan selesai pada Oktober 2024. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan. "Kami sangat menyayangkan anggaran sebesar ini, tapi tidak menyelesaikan persoalan dan keresahan masyarakat. Sebanyak 3.000 jiwa penduduk di dua desa tersebut masih belum merasakan manfaat dari proyek ini, dan ini sangat ironis dari sisi kemanusiaan," ujar perwakilan PB HMT.
Lebih lanjut, PB HMT mendesak BPPW Malut untuk segera menyelesaikan proyek ini sesuai waktu yang dijanjikan. Jika tidak, PB HMT berencana untuk kembali melakukan tindakan lebih lanjut dan menuntut tanggung jawab BPPW Malut sebagai representasi negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Proyek ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat yang sudah lama menanti pasokan air bersih, namun hingga kini masih belum terealisasi dengan baik.*
(s/NI)
.png)
