 |
Narasi Indonesia.com, Bima - Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima menyampaikan kritik dan koreksi terhadap penyampaian para calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam debat yang diselenggarakan Oleh KPU Kabupaten Bima Pada Tanggal 16 November 2024 dengan tema "Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Bima 5 Tahun ke Depan untuk Kesejahteraan Rakyat."
Debat ini, yang seharusnya menjadi ajang untuk memaparkan program kerja konkret dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dinilai kurang memberikan gambaran yang jelas dan solutif mengenai tata kelola pemerintahan, pada Selasa (19/11/3024).
Selama debat, HMI Cabang Bima mencatat beberapa kekurangan penting dalam penyampaian visi dan misi oleh para calon:
1. Minimnya Kejelasan Program Prioritas
Para calon dinilai kurang memberikan penjelasan yang spesifik tentang prioritas program kerja untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemaparan yang bersifat umum tanpa rincian teknis yang jelas justru mengaburkan esensi dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif.
2. Kurangnya Fokus pada Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Salah satu poin penting dalam tata kelola pemerintahan adalah komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. HMI Cabang Bima menilai bahwa dalam debat, calon pemimpin Bima tidak cukup memberikan perhatian pada bagaimana menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan terbuka, terutama dalam hal pengelolaan anggaran daerah dan pengawasan publik.
3. Tidak Adanya Rencana Konkret untuk Mengatasi Masalah Pelayanan Publik
Banyak masyarakat Kabupaten Bima masih menghadapi masalah dalam hal akses pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. HMI Cabang Bima menilai bahwa para calon belum memaparkan rencana yang jelas mengenai cara mereka akan memperbaiki kualitas dan aksesibilitas layanan publik tersebut.
4. Pengabaian Terhadap Perlindungan HAM dalam Pemerintahan yang Baik
Selain tata kelola yang baik, HAM juga merupakan aspek penting dalam pemerintahan daerah yang harus diperhatikan. HMI Cabang Bima melihat bahwa dalam debat, para calon kurang mengangkat isu-isu hak asasi manusia sebagai bagian dari komitmen mereka untuk melindungi dan melayani masyarakat tanpa diskriminasi.
5. Minimnya Inovasi dalam Mengembangkan Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat.
Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang berhasil adalah terciptanya ekonomi daerah yang kuat. HMI Cabang Bima mencatat bahwa pemaparan dari para calon tentang rencana pengembangan ekonomi Bima dalam lima tahun ke depan masih sangat umum dan kurang menunjukkan inovasi yang dibutuhkan untuk menstimulasi ekonomi daerah.
Harapan kedepan
Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Bima mengharapkan para calon Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi penyampaian mereka agar lebih jelas, terfokus, dan solutif. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki visi yang konkret dan terukur dalam menciptakan kesejahteraan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan perbaikan ini, diharapkan debat selanjutnya dapat memberikan harapan nyata kepada masyarakat Bima dan memberikan gambaran tentang masa depan pemerintahan daerah yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan bersama.*
Oleh:
HMI Cabang Bima, Bidang Hukum dan HAM
Ketua Bidang Dharmawan.
