.png)
Diskusi yang dipandu Zulkifli atau biasanya disapa Om Bezed
ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai latar belakang seperti
dr. Sanusi Ibrahim SpOG, Prof, Dr. Muhtar Mahmud, Dr. Rusdi Ismail SH, MH, Umi
Nur Sarudjin,Dr. H. Tasrif M Saleh SH, MH, Mansyur Arsyad SH.
Isu utama dalam diskusi tersebut terkait kondisi geografis
dan demografis Kabupaten Bima yang sangat luas, dengan 18 kecamatan dan 191
desa. Beberapa wilayah, terutama di timur Kabupaten Bima, memerlukan waktu
tempuh hingga 6-8 jam untuk mencapai ibu kota kabupaten. Hal ini tentu
mempengaruhi akses terhadap pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Salah satu tokoh, Dr. Rusdi Ismail yang merupakan Wakil
Sekjen DPP Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) dalam pemaparannya, menyatakan
bahwa salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat di wilayah Timur Kabupaten Bima adalah dengan membentuk Daerah
Otonomi Baru (DOB).
Menurutnya,
pembentukan DOB akan mempermudah akses layanan publik, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA)
serta sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut.
“Wilayah Timur Kabupaten Bima sangat luas dan terpencil,
sehingga sangat sulit untuk mengakses layanan publik dan fasilitas pembangunan.
Pembentukan DOB di wilayah #Wela_Ta_Ese akan mempercepat pembangunan dan
memungkinkan pemerintah lebih fokus dalam mengelola wilayah-wilayah yang
terisolasi ini,” ujar Dr. Rusdi.
Sebagai Dewan Kehormatan DPP ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum
Indonesia) Dr. Rusdi juga mengingatkan pentingnya kajian hukum yang mendalam
mengenai pembentukan DOB tersebut, agar sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014. Hal ini sangat penting agar pembentukan
DOB dapat berjalan secara sah dan sesuai dengan regulasi yang ada.
Selain itu forum diskusi juga sepakat untuk melibatkan
perwakilan dari kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah #Wela_Ta_Ese untuk
menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Komite Persiapan Pembentukan DOB Bima Timur akan dibentuk
dengan melibatkan diaspora masyarakat
dari beberapa kecamatan bagian Timur Bima yang tersebar di seluruh
Indonesia, terutama yang berdomisili di kecamatan-kecamatan tersebut. Komite
ini diharapkan dapat bersinergi untuk mempercepat proses pembentukan DOB serta
mengoptimalkan potensi yang ada.
“Kami dari Bima yang berdomisili di Jakarta siap memberikan
dukungan penuh dan menjadi penghubung antara masyarakat di daerah dengan
pemerintah pusat. Pembentukan DOB ini harus didorong dengan melibatkan
perwakilan kecamatan dan masyarakat setempat, agar aspirasi mereka benar-benar
terwakili,” tambah
Editor:
(m/NI)
.png)
