 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan belakangan ini menjadi sorotan. Kebijakan itu membuat masyarakat menahan belanja hingga dinilai merugikan pelaku usaha.
Seperti kebijakan 3 juta rumah per tahun. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan kebijakan itu membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis, sehingga banyak yang menahan pembelian.
"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1 - 3 yang dibatalkan," kata Joko Suranto, Sabtu (23/11/2024), dikutip pada laman resmi CNBC Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirati meresmikan pembangunan 250 unit rumah rakyat secara gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tanggerang. Itu merupakan bagian dari pembangunan program 3 juta rumah.
Proyek ini digarap dia atas lahan seluas 2,5 hektare dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG).
Padahal, menurut Joko, uang tanda jadi itu merupakan langkah awal masyarakat dalam kepemilikan rumah. Ketika tren ini cukup banyak masif terjadi di masyarakat, maka dampaknya bisa membuat sektor properti menjadi lebih tertahan.
"Semuanya pelaku itu bingung dan bingung. Karena real-nya masyarakat juga bertanya dan mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya dan mempertanyakan," kata Joko.
Pertanyaan itu muncul karena banyak masyarakat mengira pemerintah bakal memberikan rumah gratis secara cuma-cuma. Masifnya pembatalan booking menjadi bukti gerak sektor ini tidak bisa berlari kencang sebagaimana mestinya.
"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," ujar Joko.
50% Booking Hotel Batal
Tidak hanya itu, kebijakan lainnya yang diprotes kalangan pengusaha adalah efisiensi belanja dinas pada kementerian dan lembaga. Pengusaha hotel melihat kebijakan itu membuat banyak pemesanan perjalan dinas di batalkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menghemat anggaran perjalanan dinas dan lembaga, saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, Kamis (7/11/2024). Instruksi Prabowo itu langsung direspon Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui surat edaran.
Surat edaran bernomor S-1023/MK.02.2024 tertanggal 7 November itu, itu ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, jaksa agung, kepala kepolisian, kepala lembaga pemerintah non kementerian, hingga pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Isinya meminta para pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024.
Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan, dampaknya bisa mengguncang industri perhotelan karena kontribusi perjalanan dinas sangat besar, bahkan bisa mengimbangi kontribusi leisure atau liburan masyarakat.
"Sudah, kalau dampak kita sudah mulai terasa, karena memang cancellation-nya udah terjadi. surat dari Menteri Keuangan yang mengimbau kepada kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Itu tentu pasti juga akan berdampak. Karena kita tahu bahwa market hotel itu dari kontribusi kegiatan pemerintah itu mencapai antara 40-60%, nah ini cukup besar ya," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (23/11/2024).
Adapun dampak pembatalan perjalanan dinas merata terjadi pada seluruh wilayah Indonesia, baik destinasi wisata seperti Bali dan Yogyakarta maupun wilayah lain.
"Total cancellation hampir 40-50 persen, besar, karena kontribusi kegiatan pemerintah itu besar di hotel," sebut Maulana.
Selain itu menurut Maulana, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha perhotelan. Namun sebagai bagian dari ekosistem rantai pasok yang panjang ini juga berpengaruh pada vendor bahan pokok makanan dan minuman.*
.png)
