 |
Narasi Indonesia.com, Kabupaten Bogor – Koalisi Bogor Menggugat (KBM) menyoroti anggaran fantastis yang dialokasikan untuk pengadaan nasi box dan snack box di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor. Anggaran sebesar Rp3.289.181.300 dari APBN Tahun 2025 ini dinilai tidak masuk akal dan berpotensi menjadi ajang pemborosan bahkan penyalahgunaan dana publik, pada Sabtu (8/2/2025).
Ketua Umum KBM, Deden Adlan Rifa’i, menyatakan bahwa alokasi anggaran ini patut dipertanyakan, mengingat sulit diterima secara logis bahwa kebutuhan konsumsi Damkar bisa mencapai miliaran rupiah.
"Anggaran sebesar ini jelas menjadi tanda tanya besar. Berapa banyak nasi box dan snack box yang sebenarnya dibutuhkan oleh Damkar Kabupaten Bogor? Apakah pengadaan ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel? Atau justru ada potensi pemborosan bahkan dugaan penyelewengan anggaran?" tegasnya.
Tiga Poin Kritis KBM terhadap Anggaran Fantastis
KBM menilai ada tiga masalah utama dalam alokasi anggaran ini, yaitu ketidaklogisan anggaran, minimnya transparansi, dan perlunya realokasi anggaran yang lebih efektif.
1. Tidak Logis dan Berlebihan
Menurut KBM, pengalokasian dana miliaran rupiah untuk konsumsi nasi box dan snack menunjukkan ketidakseimbangan dalam prioritas anggaran. Seharusnya, dana tersebut lebih difokuskan pada peningkatan fasilitas dan operasional Damkar, seperti:
-Pengadaan alat pemadam kebakaran yang lebih modern
-Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas
-Modernisasi sistem tanggap darurat kebakaran
"Kita bicara soal Damkar, yang seharusnya lebih fokus pada peningkatan layanan pemadam kebakaran, bukan sekadar konsumsi makanan," ujar Deden.
2. Minimnya Transparansi dalam Pengadaan
KBM juga menyoroti bahwa pengadaan dengan nilai sebesar ini harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Tanpa adanya transparansi, muncul potensi penyalahgunaan anggaran.
"Kami mendesak adanya audit menyeluruh terhadap proses pengadaan ini untuk memastikan tidak ada celah korupsi atau penyalahgunaan dana publik," tambahnya.
3. Solusi untuk Penggunaan Anggaran yang Lebih Efektif
Sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil, KBM tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi nyata bagi pemerintah Kabupaten Bogor, di antaranya:
-Evaluasi ulang prioritas anggaran
Memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran, seperti pengadaan alat pemadam kebakaran atau program edukasi mitigasi kebakaran.
-Penghematan dan efisiensi pengadaan
Menggunakan sistem e-katalog agar harga pengadaan lebih transparan dan kompetitif.
-Mendorong pengawasan publik
Mengajak masyarakat dan LSM untuk mengawasi penggunaan anggaran guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
KBM Siap Menggelar Aksi
KBM menegaskan bahwa jika Pemkab Bogor tidak segera menindaklanjuti persoalan ini, maka mereka akan menggalang aksi lebih besar untuk menyuarakan keresahan masyarakat.
"Kami berharap pemerintah mengambil sikap proaktif dan serius dalam menanggapi isu ini. Transparansi bukan sekadar jargon, tetapi tanggung jawab kepada rakyat. Jangan biarkan anggaran triliunan rupiah hanya menguap untuk hal-hal yang tidak sesuai kebutuhan mendesak masyarakat," tutup Deden.*
(r/NI)
