 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta – Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada Senin (10/2). Dalam pertemuan tersebut, LEPPAMI menyoroti pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut berdasarkan prinsip ekonomi biru yang berlandaskan keadilan dan keberlanjutan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah maraknya pemagaran laut, yang tengah menjadi sorotan publik. LEPPAMI menekankan bahwa sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang harus dikelola secara optimal guna meningkatkan ketahanan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam diskusi, LEPPAMI juga menggarisbawahi perlunya penegakan hukum dan tata kelola laut yang lebih baik. Laut selama ini masih dipandang sebagai ruang kompetisi terbuka, yang berpotensi menimbulkan eksploitasi berlebihan serta konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan skala besar. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Direktur Eksekutif BAKORNAS LEPPAMI PB HMI, Yudi Prasetyo, menegaskan bahwa ekonomi biru harus didorong demi keselamatan dan keberlanjutan laut Indonesia. “Selain potensi sumber daya alam yang besar, ruang laut juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan bagi masyarakat. Keberhasilan ini tentunya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut, LEPPAMI menekankan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal, termasuk nelayan dan kelompok masyarakat lain yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.
Menanggapi hal ini, Fivien Octviani, Koordinator Humas dan Pelayanan Publik DJPRL-KKP, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik masukan dari LEPPAMI dan berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan masyarakat serta organisasi terkait demi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
“Kami menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terkait kelautan dan perikanan. Kami berharap BAKORNAS LEPPAMI PB HMI turut berperan dalam mendorong serta merumuskan kebijakan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan dan keadilan,” ujar Fivien.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dapat semakin diperkuat guna mewujudkan tata kelola laut yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.*
(m/NI)
