 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) tidak bisa disamakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah mengalami skandal korupsi besar. Erick menyoroti pentingnya masyarakat untuk melihat contoh yang baik dalam pengelolaan dana investasi negara.
"Saya dan Pak Rosan itu benar-benar baik hubungannya. Pak Rosan jujur dulu pernah jadi Wakil Menteri BUMN juga, jadi ini saya rasa positif, visinya Bapak Presiden positif. Dan saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara," ujar Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025), dikutip pada laman resmi CNBC Indonesia.
Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menghakimi Danantara berdasarkan pengalaman buruk negara lain.
"Pak, nanti Danantara 1MDB lho. Jangan ngeliat itu. Ada juga yang PIF di Saudi bagus, ada juga yang Adia di Dubai bagus, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus," tegasnya.
Menurutnya, Indonesia harus berani melakukan benchmarking dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) yang sukses, bukan hanya yang bermasalah.
Erick pun menegaskan, pendanaan Danantara tidak berasal dari tabungan masyarakat, melainkan dari dividen perusahaan BUMN yang kemudian diinvestasikan kembali. "Dan yang diinvestasikan ini tadi kan, bukan sepertinya uang masyarakat diambil dari bank, diinvestasi, bukan. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi," jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membuktikan kinerja Danantara terlebih dahulu sebelum adanya penilaian negatif. "Itu lho, ini supaya kita jangan berargumentatif yang jadi ini. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini, seakan-akan yang tadi, membenchmarking Danantara dengan Sovereign Wealth Fund yang nggak bagus. Itu salah besar. Nanti kita buktikan saja," tambahnya.
Erick pun menyinggung kritik terhadap BUMN yang sering dikaitkan dengan korupsi dan inefisiensi. Ia menegaskan bahwa jika memang semua BUMN korup, maka tidak mungkin perusahaan-perusahaan pelat merah mencatatkan laba besar.
"Kalau misal BUMN korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp310 triliun. Iya kan? Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini bisa lebih bagus," ungkapnya.
Erick menegaskan, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, tetapi masyarakat perlu melihat bukti nyata sebelum menghakimi.
"Tapi kalau ada isu-isu di lapangan, ya silakan saja," pungkasnya.*
.jpg)
