Narasi Indonesia.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membahas dua rencana penting yakni terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dalam Sidang perdana Anggota DEN Tahun 2025.
Dalam sidang tersebut, Bahlil Bahlil menyebutkan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah dalam proses finalisasi untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden. Di dalam RUPTL tersebut, salah satu di antaranya adalah PLTN, dikutip pada laman resmi okezone.com.
"Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN," kata Bahlil dalam siaran pers, dikutip Sabtu (19/4).
1. Pembangunan PLTN
Menurut Bahlil, PLTN merupakan energi baru yang murah, dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.
Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.
2. Cadangan Penyangga Energi
Selain PLTN, Sidang Anggota DEN juga membahas mengenai CPE. Bahlil menyebutkan bahwa konsumsi minyak nasional mencapai 1,5 - 1,6 juta barel per hari, namun produksi lifting minyak Indonesia berada pada angka 580 ribu - 610 ribu barel per hari.
“Terkait dengan kondisi itu, Pak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membangun kilang 1 juta barel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita," ujar Bahlil.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil mengatakan akan membentuk tim yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan DEN untuk melakukan kajian pendalaman terkait kelayakan pembangunan kilang minyak.*
.jpg)
